Program uji coba 4 hari kerja yang diluncurkan pemerintah Islandia berjalan sukses. Meskipun mengurangi jam operasional, para pekerja terbukti mengalami peningkatan produktivitas.

Menyadur HR Reporter Selasa (13/07) uji coba itu menunjukkan bahwa mempersingkat jam kerjamemiliki efek positif pada keseimbangan kehidupan kerja.

"Para pekerja mengalami peningkatan yang signifikan dalam kesejahteraan dan keseimbangan kehidupan kerja," tulis laporan Going Public: Iceland's Journey to a Shorter Working Week.

Laporan juga menyebut jam kerja yang lebih pendek adalah strategi utama bagi pemerintah lain yang ingin mengatasi keseimbangan kehidupan kerja dan kekurangan kesejahteraan.

Keberhasilannya membawa angin segar bagi para pekerja Islandia karena mereka akan memiliki pengurangan jam kerja permanen di seluruh negeri.

Secara total, sekitar 86 persen dari seluruh populasi pekerja Islandia kini telah pindah ke jam kerja yang lebih pendek atau telah mendapatkan hak untuk mempersingkat jam kerja mereka.

Uji coba mempersingkat jam kerja ini berawal saat Dewan Kota Reykjavík dan pemerintah nasional Islandia melakukan program pekan kerja yang lebih pendek pada tahun 2015 dan 2017.

Program ini melibatkan lebih dari satu persen total populasi pekerja Islandia di mana banyak di antaranya berpindah dari 40 jam kerja menjadi 35 atau 36 jam seminggu tanpa pengurangan gaji.

Uji coba berkembang dengan memasukkan 9 hingga lima pekerja yang memiliki pola shift non-standar seperti kantor hingga sekolah bermain, penyedia layanan sosial, dan rumah sakit.

Pekerja yang terlibat dalam uji coba mengalami peningkatan kesejahteraan di tempat kerja sementara tempat kerja yang bekerja pada jam penuh tidak menunjukkan peningkatan.

Di kedua uji coba, banyak pekerja merasa lebih baik, lebih berenergi dan tidak terlalu stres. Mereka juga sehingga memiliki lebih banyak energi untuk olahraga dan hobi.

Hal ini ternyata berdampak positif pada pekerjaan. “Kesejahteraan meningkat drastis di berbagai indikator hingga keseimbangan kesehatan dan kehidupan kerja,” tulis laporan.(sumber: suara.com)