Insentif Tidak Cair, Bendesa Adat di Gianyar Pasrah
GOOGLE NEWS
BERITAGIANYAR.COM, UBUD.
Bendesa Adat se-Kabupaten Gianyar yang tidak pernah menerima insentif sejak Oktober 2020 hingga kini memasrahkan kepada Pemkab Gianyar karena mereka yakin pemerintah sudah melakukan yang terbaik.
"Kami sepakat untuk mempercayakan dan menyerahkan sepenuhnya kepada Bapak Bupati," ungkap Ketua Pasubayan Bendesa Kecamatan Gianyar Ngakan Putu Sudibya, Kamis (7/10).
Ngakan Sudibya menjelaskan beberapa kali Bendesa sudah bertemu dengan Bupati Gianyar, Made Mahayastra. Dalam pertemuan pun sudah dijelaskan kondisi keuangan daerah yang menurun akibat Covid-19.
"Menyebabkan sejumlah program ditunda sementara termasuk di dalamnya pembayaran insentif. Makan itu, untuk insentif kami percayakan sepenuhnya kepada Bapak Bupati," tegas Sudibya yang Bendesa Adat Suwat ini.
Sudibya justru mengapresiasi komitmen Bupati Gianyar Made Agus Mahayastra dalam membangun desa adat. Berbagai program prioritas untuk desa adat tetap dijalankan walau dalam tekanan pandemi Covid-19.
"Bupati juga selalu rajin turun dalam setiap kegiatan Desa Adat yang ada di seluruh Gianyar," ungkapnya.
Menurut Ngakan Sudibya, komitmen pemerintah Kabupaten Gianyar dalam memberdayakan potensi ekonomi di Desa Adat juga sangat tinggi. Dalam kondisi pandemi Covid-19 sejumlah pasar tradisional milik desa adat di bangun dari berbagai sumber dana.
"Itu bukti nyata komitmen Bupati untuk membangun kemandirian ekonomi di desa adat," pujinya.
Hal senada juga diungkapkan Bendesa Adat Padpadan Gianyar Made Suarsana. Katanya, komitmen Bupati Gianyar untuk membangun Desa adat tidak perlu diragukan lagi. Dalam kondisi Covid-19 beliau tetap bersemangat untuk membangun desa adat.
"Komunikasi para Bendesa dengan bapak bupati juga sangat cair dan penuh kekeluargaan," ujarnya.
Sebelumnya diberitakan, terhitung selama 12 bulan, Bendesa Adat se Kabupaten Gianyar tidak pernah menerima insentif. Tepatnya sejak Oktober 2020 hingga kini. Daripada memberikan harapan palsu (PHP), insentif ini lebih baik dihapus.
Terlebih jabatan Bendesa Adat identik dengan istilah ngayah. Menurut sejumlah Bendesa, adanya program pemberian insentif membuat mereka selalu berharap. Padahal dulu, tanpa insentif pun mereka tetap ngayah memimpin desa Adat.
"Kalau memang tidak bisa dilanjutkan, hentikan saja dulu program insentif ini. Agar kami tidak terlalu berharap dan terus menunggu," ujar salah seorang Bendesa Adat yang enggan disebutkan namanya.
Usulan untuk menghentikan pemberian insentif tersebut muncul dari sejumlah Bendesa sebagai ungkapan rasa kecewanya.
Editor: Robby Patria
Reporter: bbn/Gin