Sejumlah security Bandara Ngurah Rai Bali, datang ke rumah aspirasi saat manis kuningan tanggal 21 November 2021.

Mereka mengadu ke Anggota DPR RI Nyoman Parta karena terancam kehilangan pekerjaan karena kontraknnya tidak dilanjutkan oleh Pihak Angkasa Pura Sufort PT APS  anak perusahan dari PT Angkasa Pura 1.

Yang membuat mereka kecewa dan resah karena adanya SE dari Angkasa Pura 1 sebagai pemberi kerja yaitu salah satu syaratnnya  yang tidak adil yaitu tidak bertato dan pernah bertindik. 

Menurut Wayan Suatrawan dan Agus Amik Santosa yang mengkoordinir teman temannya mengatakan bahwa mereka adalah Security Avsec yang sudah bekerja di Airport selama 13-20 tahun lamanya dan tidak pernah ada masalah. Mereka sudah bertato dan pernah bertindik saat sebelum menjadi Security Avsec dan memiliki Lisensi.

Mereka mewakili 136 orang security dan informasinnya jumlah Security yang terancam  tidak dilanjutkan lebih dari 300 orang  yang akan dihentikan kontraknnya. Sebagai salah satu anggota Dewan yang bermitra tugas di Kementerian BUMN Nyoman Parta menyayangkan rencana  menghentikan kontrak.

Adapun alasan yang disayangkan adalah pertama, alasan bertato dan ada bekas tindik dalam situasi sekarang sudah tidak relevan karena mereka sudah ada yang bertato dan pernah bertindik pada saat awal menjadi Security Avsec.

"Lagian tattonya juga tidak terlihat ketika menggunakan seragam, Masak gara gara gambar burung kecil di lengan tidak dilanjutkan kontraknnya," katanya.

Kedua, kondisi hari ini justru ketika AP 1  Ngurah Rai mulai ada pemasukan karena wisatawan domestik terus beranjak bangkit. 

Ketiga, menurutnya, agak lucu dan cenderung diskriminatif persyaratan tidak bertatto dan pernah ada tindik, hanya untuk mereka tenaga kontrak saja. Sedang di Angkasa Pura 1 banyak juga Security yang sudah jadi tenaga tetap juga memiliki tatto.

Keempat, mereka yang terancam tidak dilanjutkan kontraknnya sebagian besar adalah warga lokal Bali dan rata rata sudah berkeluarga dan punya anak.

"Saya menduga  rencana ini untuk menghindari  beban pembayaran BPJS  dan kemudian merekrut tenaga baru yang masih muda. Saya akan  menyampaikan dengan APS dan  pihak Angkasa Pura 1 serta juga kementerian BUMN untuk meninjau persyaratan itu, karena tidak adil, cenderung  diskriminatif dan  tidak manusiawi," katanya.