Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mengeluarkan instruksi tegas kepada seluruh kepala daerah yang merupakan kader partai, termasuk gubernur, bupati, dan wali kota.

Instruksi ini ditandatangani langsung oleh Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, pada Kamis, 20 Februari 2025.

Keputusan tersebut diambil seiring dengan perkembangan dinamika politik nasional, terutama setelah Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, menghadapi dugaan kriminalisasi hukum oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI.

Berdasarkan Pasal 28 Ayat 1 Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PDIP, Ketua Umum memiliki kewenangan penuh dalam menentukan kebijakan partai.

Instruksi tersebut menitikberatkan pada dua hal utama, yaitu menunda perjalanan ke Magelang.

Dalam surat instruksi yang beredar, seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah yang berencana mengikuti retret di Magelang pada 21–28 Februari 2025 diminta untuk menunda keberangkatan.

Bagi yang sudah dalam perjalanan, diminta untuk menghentikan perjalanan dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum.

Selain itu, para kepala daerah diminta untuk tetap dalam komunikasi aktif. Megawati menginstruksikan agar mereka selalu siaga dalam komunikasi dan siap dalam commander call.

Menanggapi instruksi tersebut, Ketua DPC PDIP Gianyar yang juga menjabat sebagai Bupati Gianyar, Made Mahayastra, menegaskan kesiapannya untuk mematuhi arahan partai.

"Ngih, tyang (saya) tegak lurus dengan perintah Ibu Ketua Umum," ujarnya singkat saat dihubungi pada Jumat (21/2/2025).

Namun, saat ditanya mengenai kelanjutan rencana retret di Magelang, Mahayastra tidak memberikan komentar lebih lanjut.

Instruksi ini menunjukkan soliditas PDIP dalam menghadapi situasi politik saat ini. Keputusan untuk menunda perjalanan ke Magelang mencerminkan sikap partai dalam merespons perkembangan hukum yang melibatkan Sekjen PDIP.

PDIP terus menegaskan bahwa seluruh kader harus tetap berkoordinasi langsung dengan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri, yang memiliki kendali penuh atas kebijakan partai.